Beda Harga Cash dan Kredit, Bolehkah ?

No comment 343 views

MEMBANTAH CEBONG TUKANG GORENG
-Cebong Kalap-

by CEO DPS (Developer Property Syariah)

Maraknya kasus gagalnya projek property akhir-akhir ini banyak menghiasi media. Data yang dilansir oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan selama tahun 2014 terdapat 157 pengaduan pengembang yang bermasalah. Pada tahun 2015 ada 160 pengaduan, tahun 2016 ada 123 pengaduan. Data resmi YLKI hingga pertengahan tahun 2017 terdapat lebih dari 40 pengaduan. Terbanyak laporan pengaduannya terkait pembangunan (40%) dan transaksi jual belinya yang bermasalah (39%). Uniknya, semua pengaduan yg masuk ke YLKI adalah projek-projek milik pengembang besar yang berskema konvensional (baca : ribawi).

Pada tahun 2013 muncullah skema bisnis Property Syariah tanpa bank. Secara ajaib, pengembang pengembang Property Syariah mampu menjawab keraguan para praktisi dan pengamat property. Terbukti kini, di 2018 telah bermunculan ratusan projek Property Syariah di ratusan kota kabupaten se-Nusantara. Geliat bangkitnya skema bisnis Property Syariah tanpa bank ini banyak membuat gerah pihak pihak tertentu. Tak heran, sedikit saja mereka temukan kesalahan yg dilakukan pengembang Property Syariah, lalu dengan sigap issue tersebut mereka goreng untuk dijadikan sebagai bahan mendeskreditkan Property Syariah. Anehnya, kadang bukan developer dan bisnis propertinya saja yg mereka serang, tapi syariahnya pun taklepas dari bully-an mereka. Lebih aneh lagi, jika pengembangnya ternyata non muslim dan skemanya tidak sesuai syariah, tetapi yang dibully dan diserang tetap saja nama syariah. Yah, begitulah cara maen kecebong. Maklum, IQ 200 sekolam butek.

Kasus terbaru yg digoreng dan sengaja diviralkan para cebong ini adalah kasus lama yang terjadi di Batam dengan nama Perumahan Darussalam Residence. Pengembangnya adalah PT STP dengan Direktur Utamanya bernama Ameng alias Sam Hwat, seorang non muslim warga keturunan. Developer ini lantas menggandeng PT Mardhatillah sebagai marketing perumahan Darussalam diatas lahan seluas 8,5 hektar . Pada 2014, hanya dalam waktu singkat, penjualan perumahan sebanyak 595 unit tersebut terjual sold out.

Permasalahan selanjutnya terjadi konflik di internal pengembang, khususnya antara Direksinya dengan Komisarisnya. Konflik tersebut berlanjut hingga berakibat terbengkalainya proses pembangunan rumah. Hingga konflik berlanjut ke pengadilan, pengembang PT STP hanya berhasil membangun 79 unit dari total 595 unit yang dijanjikan. “Permasalahan diantara internal pengembang seharusnya diselesaikan di internal mereka, jangan merugikan kami sebagai perusahaan rekanan..”, ungkap Moh Farid, Penasehat Hukum PT Mardhotillah.

“Akibat kebijakan baru di perusahan pengembang, kami akhirnya juga digugat oleh konsumen pembeli rumah. Bagaimana tidak, konsumen merasa dirugikan karena pembangunan rumah dan fasilitas baru sekitar 10 sampai 15 persen. Kini pembangunan dihentikan sepihak oleh pengembang PT STP..”, tambah Farid

Singkat cerita, pihak PT Mardhotillah bersama 207 konsumen akhirnya menggugat pihak pengembang PT STP. Dalam salinan putusan perkara nomor 220 / PDT.G / 2015 / PN.BTM tertanggal 26 Oktober 2016 akhirnya memenangkan penggugat dan pengadilan mewajibkan developer PT STP melanjutkan pembangunan sebagaimana akad awal dengan konsumen.

LUCUNYA PARA CEBONG

Entah motif apa dari kasus lama yang sudah diputus di pengadilan tersebut, tiba-tiba saja media cebong memposting kasus tersebut disertai tulisan provokatif. Tak lupa disertakan gambar seseorang yang berinisial AH dengan penampilan fisik yang religius (peci putih, bergamis dan berjenggot lebat). Dengan sigap, gerombolan cebong rame rame memviralkan tulisan tersebut dengan berbagai macam komentar yang menyudutkan skema syariah.

Padahal, status AH hanya tercatat sebagai mitra marketing PT Mardhotillah yang merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh PT STP untuk menjualkan unit projek perumahan tersebut. Dalam putusan gugatan di PN Batam juga disebutkan bahwa saudara AH sebagai saksi dan penyebab utama terbengkalainya projek tersebut adalah konflik internal perusahaan pengembang

yakni PT STP. Perusahaan pengembang itu sendiri dimiliki non muslim dan tentu saja tidak bersedia menggunakan skema syariah dalam transaksinya.

Jadi :
– Developer projek perumahan tersebut adalah milik non muslim..
– Menggunakan nama perumahan yang Islami untuk menggaet market muslim..
– Menggandeng yayasan Islam untuk menjual projeknya..
– Memanfaatkan jamaah kaum muslimin untuk target pasarnya..
– Setelah laku terjual lalu terjadi konflik di internal pengurus pengembangnya..
– Pengembangnya pun telah kalah dalam persidangan di pengadilan..

Anehnya..
– Issunya digoreng media cebong..
– Lalu diviralkan oleh tokoh-tokoh cebong..
– Lantas dishare oleh para kecebong..

Apa mereka tidak tau bahwa developernya pun temen mereka sendiri dari kalangan cebong ??

 

  • “Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang benar itu adalah sebuah kebenaran dan berikan petunjuk kepada kami untuk mengikutinya. Tampakkanlah kepada kami yang bathil itu sebuah kebathilan dan berikanlah petunjuk kepada kami agar menjauhinya..”

 

 

author